KENDAL, Senin 9 Juni 2025— Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun ini mengalami penurunan tajam dari target yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Kendal sebelumnya menargetkan PAD sebesar Rp662 miliar. Namun, dalam realisasinya, hanya tercapai Rp517 miliar. Artinya, terdapat kekurangan Rp145 miliar dari target awal.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pandangan umumnya terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 menilai, tidak ada formulasi yang jelas dalam penetapan target pendapatan. PPP juga menyebut 13 sektor penghasil PAD di Kendal belum menunjukkan kreativitas maupun terobosan nyata.
Beberapa sektor menjadi sorotan khusus karena dinilai belum optimal. Salah satunya adalah sektor pariwisata yang dikelola Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar). Sektor ini dinilai belum mampu berkontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
Selain itu, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga disorot. Beberapa BUMD seperti PDAM, BPR BKK, PD Aneka Usaha, dan PD Farmasi dinilai minim pendapatan. Target yang ditetapkan pun hanya berdasar pada asas kepantasan tanpa ada hitungan riil.
“Mereka hanya naikkan target pakai asas kepantasan. Tahun ini Rp100 miliar, ya tahun depan jadi Rp110 miliar. Nggak ada hitungan jelas dari mana dan bagaimana mencapainya,” ujar juru bicara Fraksi PPP, Syukur.
Menurutnya, penurunan PAD bukan semata soal angka. “Tapi juga berdampak pada layanan publik, pembangunan, dan masa depan Kendal,” lanjutnya.
Syukur menambahkan, jika kondisi ini tidak segera dibenahi, masyarakat bisa menjadi korban dari kebijakan yang lemah dan minim inovasi. PPP menegaskan perlunya kepemimpinan yang kuat dan strategi berbasis data dalam merumuskan target PAD.
“Bukan sekadar menarget pendapatan berdasarkan ‘kira-kira’,” tegasnya.
